SPPN   Leave a comment


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dokumen RPJPN ditetapkan dengan Undang-undang. Dokumen RPJMN dan RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden sesuai dengan periode pemerintahan.

RPJPN terdiri dari bidang-bidang pembangunan. Secara substansial hal-hal yang diuraikan dalam RPJPN mencakup Kondisi Umum, Visi dan Misi Pembangunan Nasional, Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang. Detail cakupan substansial tersebut dapat dilihat pada dokumen RPJPN.

RPJMN dijabarkan dalam RKP sebagai dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun. RKP merupakan penjabaran tahunan dari RPJMN dan memuat rancangan kerangka ekonomi makro, antara lain adalah arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP memungkinkan adanya pemutakhiran program prioritas Presiden serta penetapan kebijakan baru. RKP yang telah ditetapkan dengan Perpres menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat RPJMN, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Presiden terpilih memuat sasaran dan strategi pembangunan nasional selama satu periode masa pemerintahan, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga untuk mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Dokumen rencana tersebut adalah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN.

Renstra-KL yang berpedoman pada RPJMN terkait dengan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dalam mendukung prioritas Presiden, kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL). Penetapan kebijakan baru terkait dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJM dapat dimutakhirkan dalam dokumen RKP.

 

 

 

Posted 09/10/2012 by sanoprika in BUMINDO

Tagged with , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: